Mendikbud, Untuk Guru Honorer Kalau Mau Jadi PNS Minta ke Pemda atau Kepsek | mas BOB

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengaku kerap dibikin repot dengan permintaan guru honorer yang ingin diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Mendikbud, Untuk Guru Honorer Kalau Mau Jadi PNS Minta ke Pemda atau Kepsek

Desakan itu bukan hanya sekali atau dua kali terjadi, namun berkali-kali. Bahkan dalam jumlah yang besar.

Padahal, kata Anies, yang berwenang mengangkat guru honorer adalah pemda setempat dan kepala sekolah terkait. Sebab, kepala sekolah tentu lebih tahu pengalaman dan kinerja guru yang bersangkutan. 

Begitu juga pemda yang akan mengatur alokasi anggaran yang dimiliki. "Jadi ya seharusnya mintanya ke pemda dan kepala sekolah, bukan ke sini (Kemendikbud, red)," kata Anies di Jakarta, Senin (30/12).

Selain itu, masalah yang muncul di daerah saat ini terait status pengelolaan sekolah menengah atas (SMA) di bawah pemerintah provinsi (pemprov). Ada sejumlah daerah yang tidak setuju SMA dikelola pemprov.    

"Macam-macam ini alasannya. Padahal kan ini bukan setuju atau tidak setuju. Tapi sudah perintah undang-undang," terangnya.

Pengelolaan SMA atau SMK sederajat akan diambil alih Dinas Pendidikan Tingkat Provinsi. Hal itu sudah diatur dalam Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 

Sehingga nantinya, masing-masing level pemerintahan memiliki tanggung jawab dan tugasnya masing-masing dalam bidang pengembangan SDM.


Pemerintah pusat akan mengelola pendidikan tinggi, provinsi mengelola pendidikan menengah, dan kabupaten atau kota mengelola pendidikan dasar SD dan SMP. Aturan tersebut akan berlaku 2016 mendatang.

Demikian informasi ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa bantu share artikel ini ke teman facebook, twitter maupun teman-temen dimedia sosial lainnya seperti google plus, terima kasih sudah berkenan untuk membaca artikel ini. (Sumber :jawapos) 

Sebanyak 25 Persen Sekolah, Tahun Depan Menerapkan K-13 | mas BOB

Pelaksanaan kurikulum 2013 (K-13) mulai tahun depan dilakukan bertahap. Sebanyak 25 persen sekolah dipastikan menerapkan K-13 untuk tahun ajaran 2016/2017. Artinya, sekolah yang masih menjalankan K-06 ada tinggal 75 persen.

Sebanyak 25 Persen Sekolah, Tahun Depan Menerapkan K-13

"Sekolah yang menerapkan K-13 harus lolos verifikasi dulu. Tahun ajaran 2019/2020 kami targetkan 60 persen sekolah menjalankan Kurikulum 2013 di semua kelas sehingga tinggal 40 persen sekolah yang hanya menjalankan kurikulum sebelumnya yang dikenal dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan," beber Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan dalam refleksi akhir tahun, Rabu (30/12).

Dia berharap, pada tahun pelajaran 2019/2020 seluruh kelas di setiap sekolah menerapkan Kurikulum 2013. Pada 2015, Kemendikbud menetapkan enam ribu sekolah yang telah menjalankan K-13 selama tiga semester tetap melanjutkan penerapannya. Mereka inilah yang menjadi sekolah rintisan dan model bagi sekolah lainnya untuk menerapkan Kurikulum 2013 secara ideal.

Kemendikbud juga tetap membuka kemungkinan bagi sekolah lain yang hendak menerapkan setelah sekolah tersebut mengajukan verifikasi oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-SM)

Demikian informasi ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa bantu share artikel ini ke teman facebook, twitter maupun teman-temen dimedia sosial lainnya seperti google plus, terima kasih sudah berkenan untuk membaca artikel ini. (Sumber : jpnn)

Seputar Nilai Rapor UKG, Guru Wajib Belajar Lagi | mas BOB

Usai menggelar uji kompetensi guru (UKG), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) akan memberikan pelatihan bagi para guru. Targetnya, memperbaiki kompetensi guru yang masih di bawah standar.

Seputar Nilai Rapor UKG, Guru Wajib Belajar Lagi

Dalam Kilasan Kinerja Setahun Kemdikbud di Jakarta, Rabu (30/12/2015), Mendikbud Anies Baswedan menyebutkan, rata-rata nilai UKG nasional adalah 53,02, sedangkan pemerintah menargetkan rata-rata nilai di angka 55. Selain itu, rerata nilai profesional 54,77, sementara nilai rata-rata kompetensi pendagogik 48,94.

Setiap guru akan mendapatkan rapor yang di dalamnya terdapat data guru beserta 10 komponen penilaian. "Komponen yang masih berwarna merah menandakan guru itu perlu mendapatkan pelatihan di bidang tersebut," kata Anies.

Mantan Rektor Universitas Paramadina ini menambahkan, pihaknya terus melakukan perbaikan sampai akhirnya menjadi sempurna. Meski demikian, Anies mengingatkan agar hasil UKG tidak dijadikan sebagai alat hukuman untuk guru.

"UKG seperti bercermin. Dari hasil itu akan diperbaiki untuk meningkatkan kinerja guru. Pengembangan pelatihan dilakukan sesuai dengan kebutuhan guru," tuturnya.

Sementara Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikbud, Sumarna Surapranata memaparkan, rapor hasil UKG akan dibagikan ke sekolah pada pertengahan Januari 2016. Sedangkan pelatihan untuk para guru direncanakan dilakukan pada Mei 2016.


"Target hasil akan disebarkan pada pertengahan Januari, semoga tidak ada kendala. Sekarang tinggal menunggu hasil dari beberapa daerah yang menggunakan UKG offline. Pelatihan bagi peserta rencananya Mei 2016," tandas pria yang akrab disapa Pranata itu.

Demikian informasi ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa bantu share artikel ini ke teman facebook, twitter maupun teman-temen dimedia sosial lainnya seperti google plus, terima kasih sudah berkenan untuk membaca artikel ini. (Sumber : okezone)

Tanggapan Para Guru Honorer, yang Pada tahun 2016 Terancam tak Gajian | mas BOB

Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Simalungun mendorong penghapusan anggaran Rp 96 miliar untuk gaji ribuan honorer dari Rancangan APBD 2016.

 Tanggapan Para Guru Honorer, yang Pada tahun 2016 Terancam tak Gajian

Menyikapi hal tersebut, beberapa honorer di jajaran Dinas Pendidikan Simalungun berharap DPRD Simalungun jangan serta merta mencoret anggaran untuk honorer. Pasalnya, tenaga ribuan guru honorer di Simalungun sangat dibutuhkan di sekolah negeri, terutama sekolah dasar (SD).

"Banyak SD yang kekurangan guru, bahkan banyak SD yang hanya diasuh dua-tiga guru PNS. Sementara ada enam ruang kelas yang harus diajar, untuk kelas 1-6," kata Boru Sinaga, salah seorang guru honorer SD di Kecamatan Panei.

Dijelaskan, walau honorer mengajar di SD tidak mencukupi, namun mereka tetap bertahan karena sudah bercita-cita sejak awal ingin mengabdikan ilmu jadi guru.

Hal senada disampaikan Boru Saragih, honorer guru SD di Kecamatan Raya. Menurutnya, menghapus gaji untuk honorer akan mengancam keberadaan mereka. Sebagai wakil rakyat, anggota DPRD Simalungun juga harus mempertimbangkan kerja keras para honorer selama ini.

"Mau dikemanakan kami guru honorer ini? Lalu solusi kekurangan guru yang ada selama ini, DPRD mau buat apa? Mereka mau mengajar dengan gaji Rp1,5 juta itu. Memang mereka itu berapa orang? Sementara guru yang kurang mencapai ribuan di SD di Simalungun. Belum lagi yang di SMP dan SMA sederajat," katanya.

Dijelaskan, kenaikan honor menjadi Rp1,5 juta mereka terima satu tahun terakhir. Sementara tahun sebelumnya hanya Rp1 juta.

"Kami berharap DPRD tidak bermain-main dengan masa depan anak-anak di Simalungun. Jika gaji untuk honorer dihapus, pendidikan di Simalungun terancam," katanya.

Lihat juga : RPP SMK KTSP 2006

Demikian informasi ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa bantu share artikel ini ke teman facebook, twitter maupun teman-temen dimedia sosial lainnya seperti google plus, terima kasih sudah berkenan untuk membaca artikel ini. (Sumber : jpnn)

Pak Menteri, Honorer K2 Butuh Kepastian | mas BOB

Ratusan ribu tenaga honorer K2 akan menagih janji Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi yang diucapkan pada 15 Januari 2015 lalu.

 Pak Menteri, Honorer K2 Butuh Kepastian

"Saat itu Pak Yuddy bisa menenangkan para perwakilan yang hadir dan mengikuti audiensi saat itu. Dan perwakilan dari kami yang hadir, bapak beri amplop sekadar untuk beli nasi. Kami tidak lupa itu dan terima kasih atas perhatian dan kebaikan Bapak Yuddy Chrisnandi yang ganteng," kata Ketua Tim Investigasi Forum Honorer K2 Indonesia Riyanto Agung Subekti alias Itong dalam surat terbukanya, Selasa (29/12).

Namun, honorer K2 merasakan kegalauan setelah aksi damai nasional karena statement Menteri Yuddy sering berubah-ubah. Honorer K2 butuh pun butuh kepastian.

"Kami butuh kepastian nasib kami. Kami tidak bisa konsentrasi untuk bekerja di lembaga deaerah kami masing-masing karena janji bapak pagi begini, sore begitu kalau boleh kami katakan mencla mencle," tegas Itong.


Demikian informasi ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa bantu share artikel ini ke teman facebook, twitter maupun teman-temen dimedia sosial lainnya seperti google plus, terima kasih sudah berkenan untuk membaca artikel ini. (Sumber : jpnn)

Kemenpan-RB Membantah Tes CPNS Maret 2016 | mas BOB

Beberapa hari belakangan beredar kabar baik melalui media sosial maupun sejumlah situs berita yang menyebut tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2016 berlangsung bulan Maret. Bahkan, ada yang berani menyebut masa pendaftaran online peserta tes CPNS tanggal 22 hingga 23 Maret 2016.

Kemenpan-RB Membantah Tes CPNS Maret 2016

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) membantah kabar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan tersebut.

Sekretaris Kemenpan-RB Dwi Wahyu Atmaji menegaskan, hingga kemarin Kemenpan-RB maupun Badan Kepegawaian Negara (BKN) belum menyusun jadwal seleksi ataupun penerimaaan CPNS tahun 2016. Dia tegaskan, kabar yang banyak beredar di media sosial itu tidak benar.

Wahyu menduga, beredarnya jadwal tes CPNS itu merupakan bagian dari aksi para mafia penerimaan CPNS.

"Saya tidak tahu, apa motivasi orang yang memposting rumor itu di media sosial. Tapi saya kira mereka punya tujuan tertentu untuk kepentingan pribadi. Bisa saja penipuan, ujar Wahyu di Jakarta, Senin (28/12).

Kemungkinan lain, hal tersebut berjalan sistematis, yang merupakan black campaign terhadap reformasi birokrasi di bidang SDM Aparatur yang dalam beberapa tahun terakhir ini sudah berjalan dengan baik.

�Kami  mengimbau masyarakat agar berhati-hati terhadap kemungkinan penipuan yang terkait dengan rekrutmen CPNS. Masyarakat harus menyaring informasi, dengan mengkonfirmasikan lebih lanjut kepada kepada kami," ujar Wahyu di Jakarta, Senin (28/12).

Dikatakan, modus penyebaran jadwal tes CPNS sudah beberapa kali terjadi. Masyarakat diharapkan tidak terpengaruh. Dijelaskan, setiap infomasi terkait seleksi CPNS akan diinformasikan secara resmi melalui website Kemenpan-RB.

Lihat juga : Buku 9 Juknis Guru

Demikian informasi ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa bantu share artikel ini ke teman facebook, twitter maupun teman-temen dimedia sosial lainnya seperti google plus, terima kasih sudah berkenan untuk membaca artikel ini. (Sumber : jpnn)

Waspada! Info Palsu Jadwal Seleksi CPNS 2016 | mas BOB

Hingga saat ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  (Kemenpan-RB) maupun Badan Kepegawaian Negara (BKN) belum menyusun jadwal seleksi atau penerimaaan CPNS tahun 2016.

Waspada! Info Palsu Jadwal Seleksi CPNS 2016

Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji, menanggapi adanya rumor yang banyak beredar di media sosial yang menyebarkan seolah-olah pemerintah sudah menetapkan jadwal seleksi CPNS tahun 2016 di sejumlah instansi pemerintah. 

Karena itu, Atmaji mengimbau masyarakat agar berhati-hati terhadap kemungkinan penipuan yang terkait dengan perekrutan CPNS. "Kami mengimbau masyarakat untuk menyaring informasi mengonfirmasikan lebih lanjut kepada kepada kami," ujarnya di Jakarta, Senin (28/12/2015).

Lebih lanjut Atmaji menambahkan, jika ingin mendapatkan info kepastian mengenai proses seleksi CPNS, masyarakat dapat menghubungi melalui alamat email halomenpan@menpan.go.id.

Beberapa hari terakhir ini, dikatakan Atmaji, beredar rumor di media sosial, dengan sumber yang tidak jelas tentang jadwal penerimaan CPNS di berbagai kota pada 2016.

Menurutnya, hal seperti ini memang sudah beberapa kali terjadi. Tetapi sekali lagi ditegaskannya, informasi tersebut tidak benar. 

Atmaji juga percaya masyarakat sudah semakin cerdas dalam menyikapi setiap informasi yang beredar. Ditambahkan, setiap infomasi terkait seleksi CPNS akan diinformasikan melalui laman Kemenpan-RB.

"Saya tidak tahu, apa motivasi orang yang memposting rumor itu di media sosial. Tapi saya kira mereka punya tujuan tertentu untuk kepentingan pribadi. Bisa saja penipuan, atau mungkin juga black campaign terhadap reformasi birokrasi di bidang SDM Aparatur yang dalam beberapa tahun terakhir ini sudah berjalan dengan baik," imbuhnya.


Demikian informasi ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa bantu share artikel ini ke teman facebook, twitter maupun teman-temen dimedia sosial lainnya seperti google plus, terima kasih sudah berkenan untuk membaca artikel ini. (Sumber : liputan6)

Revisi Buku K13, Berharap Libatkan Publik dan Kalangan Guru | mas BOB

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dituntut untuk lebih aktif melibatkan publik termasuk kalangan guru dalam menuntaskan revisi buku Kurikulum 2013 (K13), yang sekarang diganti jadi Kurikulum Nasional.

Revisi Buku K13, Berharap Libatkan Publik dan Kalangan Guru

Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti tidak bisa berucap apa-apa ketika ada informasi bahwa buku hasil revisi bakal keluar akhir Januari tahun depan. ��Harusnya sebelum benar-benar jadi, dummy-nya diberitahukan ke publik,�� jelas di Jakarta kemarin.

Guru SMAN 13 Jakarta itu mengatakan, paling tidak Kemendikbud melalui Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk) memapang rancangan awal revisi buku K13. Sehingga masyarakat, khususnya para guru, bisa memberikan masukan. Dia menyayangkan jika nanti Kemendikbud tiba-tiba mengumumkan buku itu sudah jadi tanpa ada komunikasi dengan publik.

Menurut perempuan yang mengampu mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) itu, sampai saat ini belum ada tanda-tanda bakal terbut buku K13 versi baru. Dia mengatakan selama semester ganjil tahun pelajaran 2015/2016, dia mengajar menggunakan buku K13 yang diterbitkan direzim Mendikbud Mohammad Nuh.

��Begitupula untuk semester genap (dimulai Januari 2016, red) belum ada pengumuman bakal ada buku K13 versi baru,�� ungkapnya.

Dia menjelaskan buku K13 terbitan lawas itu memang banyak sekali kekurangannya. ��Saya yang mengajar 26 jam pelajaran per pekan merasakannya sendiri.��

Di antara kekurangan buku K13 yang dipakai mengajar saat ini adalah ketidaksesuaian antara materi yang ada di buku dengan panduan mengajar di silabus. Sehingga guru dalam menyusur rancangan pelaksanaan pembelajaran (RPP). Misalnya di silabus urutannya pekan ini adalah mengajar topik A, ternyata di buku pegangan siswa topik A ini ada di bagian akhir.

Dia berharap Kemendikbud mengutamakan pembenahan Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) dalam agenda revisi buku K13. Retno menuturkan KI 1 yakni sikap spiritualitas dan KI 2 sikap sosial hanya diberlakukan di mata pelajaran Agama dan PPKn saja. Tidak perlu dipaksa masuk ke mata pelajaran lainnya.

Retno mengatakan masukan itu pernah dia sampaikan ketika masih kerap diajak diskusi dalam forum evaluasi K13 oleh Kemendikbud. Dia mencatat pernah diajak sekitar empat kali dalam forum evaluasi K13. Setelah itu dia tidak pernah dilibatkan kembali. Dia berharap masukannya itu diakomodasi oleh pemerintah.


Demikian informasi ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa bantu share artikel ini ke teman facebook, twitter maupun teman-temen dimedia sosial lainnya seperti google plus, terima kasih sudah berkenan untuk membaca artikel ini. (Sumber : jpnn)

FSGI, Menyambut Positif Revisi Kurikulum 2013 | mas BOB

Sekjen Federasi Serikat Guru Republik Indonesia (FSGI) Retno Listyarti menyambut positif revisi Kurikulum 2013 (K13) tentang Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD)-nya.

FSGI, Menyambut Positif Revisi Kurikulum 2013

Sebab dalam praktiknya di lapangan, banyak guru yang kesulitan menerapkan KI dan KD versi K13 warisan Mendikbud Mohammad Nuh.

"Contohnya guru dituntut menyisipkan materi atau kandungan ketuhanan atau sosial dalam pelajaran mata pelajaran fisika atau matematika, itu membutuhkan upaya ekstra lagi," katanya.

Pemerhati pendidikan Doni Koesoema berharap Kemendikbud lebih terbuka dengan keterlibatan publik selama masa revisi K13 berlangsung.

"Sampai sekarang saya dan masyarakat pada umumnya belum tahu detai evaluasi K13 itu wujudnya nanti seperti apa," katanya.

Dia khawatir jika masyarakat nanti tahunya hanya di bagian akhir alias pengumuman matangnya, respon penolakan seperti era K13 kembali terulang.

Dosen evaluasi pendidikan pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka (Uhamka) Jakarta Elin Driana mengatakan, Kemendikbud harus total dalam menyuguhkan kurikulum hasil revisi K13.

Dia menuturkan landasan paling vital dalam membuat kurikulum adalah landasan hukumnya.

"Mulai dari UU Sisdiknas, peraturan pemerintah, sampai peraturan menteri harus sinkron," katanya.

Supaya saat diimpementasikan nanti, sudah tidak ada celah keraguan di internal Kemendikbud hingga para guru yang menjadi ujung tombaknya. 

Demikian informasi ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa bantu share artikel ini ke teman facebook, twitter maupun teman-temen dimedia sosial lainnya seperti google plus, terima kasih sudah berkenan untuk membaca artikel ini. (Sumber : jpnn)

Soal Ujian SD dan Madrasah 75 Persen Dibuat Pemda | mas BOB

Berdasar prosedur operasonal standar (POS) ujian SD sederajat 2016 yag sudah diterbitkan pemerintah, terlihat tidak ada perbedaan mencolok dengan ujian serupa tahun ini. Dimana sebanyak 25 persen butir soal ujian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan sisanya 75 persen dibuat oleh masing-masing daerah.

Soal Ujian SD dan Madrasah 75 Persen Dibuat Pemda

Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Balitbang Kemendikbud Nizam mengatakan, butir-butir soal ujian yang menjadi tanggung jawab Kemendikbud sudah siap. �Soalnya sudah ada, nanti tinggal temple aja dengan soal-soal buatan daerah,� katanya di Jakarta kemarin.

Guru besar teknik sipil Universitas Gadjah Mada (UGM) itu menjelaskan Kemendikbud masih menghindari penggunaan istilah ujian nasional (unas) untuk di jenjang SD dan sederajat. Sebagai gantinya Kemendikbud hanya menggunakan istilah ujian saja.

Nizam juga menjelaskan pembelajaran siswa kelas VI SD sederajat saat ini ada yang menggunakan Kurikulum 2006 (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan/KTSP) dan sebagian lagi menerapkan Kurikulum 2013. Nizam memastikan bahwa soal ujian yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, mengikuti kedua kurikulum itu.

Sehingga Nizam berharap siswa, guru, maupun orangtua tidak perlu cemas menghadapi ujian jelang kenaikan ke jenjang SMP itu. Siswa yang hanya beberapa semester mengikuti Kurikulum 2013 tidak perlu risau, karena materi ujiannya juga mengambil dari Kurikulum 2006.

Terkait dengan butir soal ujian yang digarap oleh pemerintah daerah, Nizam menjelaskan nantinya akan dikoordinir oleh pemerintah provinsi (pemprov). Dia berharap pemda membuat butir-butir soal ujian yang bagus atau berkualitas. �Soal ujian bagus ini berbeda dengan soal ujian yang sulit,� katanya.

Nizam memiliki sejumlah kriteria bahwa soal ujian untuk bocah-bocah SD itu baik. Diantaranya adalah soal ujian harus valid dan reliable. Maksudnya adalah soal ujian harus bisa dijawab oleh siswa, dan jawabannya ada di daftar pilihan ganda jawaban.

Kemudian soal ujian yang bagus harus dapat menguji siswa merujuk pada materi yang ada di kisi-kisi ujian.

�Konstruksi soal ujiannya juga harus memenuhi kadiah,� terangnya. Selain itu soal ujian harus mengandung daya ukur dan daya beda yang baik. Sehingga bisa mengukur dan membedakan antara siswa yang memahami materi tertentu dan yang kurang memahami.

�Soal ujian yang digarap pemda, diharapkan juga tidak mengandung unsur SARA,� tegas Nizam. Dia berharap dinas pendidikan tingkat provinsi bisa segera membentuk tim untuk membuat butir-butir soal ujian. Meskipun butir soal ujiannya digarap pemda, Nizam mengatakan kisi-kisinya buatan pemerintah pusat.

Di dalam POS ujian SD itu juga diatur tentang kelulusan. Kelulusan terbagi menjadi kelulusan ujian dan kelulusan sekolah. Pada umumnya kelulusan ujian di tingkat SD ini ditetapkan melalui rapat dewan guru.

Kepala Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Zainal Arifin Hasibuan menuturkan kisi-kisi ujian SD dan sederajat sudah dilansir. Dia berharap mulai semester genap yang dimulai pada Januari, para guru bisa fokus mendampingi siswa mempersiapkan ujian. �Ketuntasan materi belajar di kelas VI juga harus jadi pertimbangan,� katanya.

Menurut Zainal integritas harus dijunjung dalam pelaksanaan ujian di jenjang SD, SMP, maupun SMA. Khusus di SD dia berharap urusan integritas dan kejujuran mendapatkan penekanan lebih besar. Sebab bakal menjadi pondasi para siswa untuk masuk di SMP atau SMA nantinya. Menurutnya selama siswa sudah mempersiapkan diri dengan baik, soal ujian bisa dengan mudah dipecahkan.

Demikian informasi ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa bantu share artikel ini ke teman facebook, twitter maupun teman-temen dimedia sosial lainnya seperti google plus, terima kasih sudah berkenan untuk membaca artikel ini. (Sumber : jpnn)

Guru Diminta Tidak Menggunakan Kekerasan Dalam Mendidik Siswanya | mas BOB

Hingga kini, masih banyak ditemui kasus kekerasan di dunia pendidikan. Masih ada saja guru memukul murid sebagai hukuman karena siswa tersebut melanggar peraturan.

Guru Diminta Tidak Menggunakan Kekerasan Dalam Mendidik Siswanya

Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Kalimantan Tengah, Krisnayadi Toendan meminta para guru maupun kepala sekolah di daerah itu tidak menggunakan kekerasan dalam mendidik siswanya, apalagi dengan cara menampar.

"Saya tidak ingin pendidikan dinodai dengan kekerasan kepada siswa. Apalagi dilakukan oleh oknum guru atau kepala sekolah," kata Krisnayadi di Palangka Raya, Kamis (24/12/2015).

Krisnayadi mengimbuhkan, menggunakan kekerasan, apalagi sampai melukai fisik peserta didik sudah melanggar kode etik guru. Menurutnya, murid adalah aset berharga dalam pendidikan mengingat mereka merupakan penerus bangsa.

"Apabila sampai terjadi kekerasan terhadap murid, sangat disayangkan karena pemimpin sekolah belum mampu menerapkan sistem edukasi yang polanya mendidik," imbuh Krisnayadi.

Dia mengatakan, memberikan hukuman menggunakan kekerasan bisa saja merupakan tindakan emosional seorang pendidik. Seharusnya, hukuman dan peringatan yang diberikan kepada siswa atas pelanggaran aturan menghindari kekerasan fisik dan tetap mengacu pada pola mendidik.

Di saat yang sama, kata Krisnayadi, siswa atau peserta didik yang menjadi korban kekerasan guru hingga kepala sekolah sebaiknya segera melaporkan kejadian tersebut kepada orangtua. Kemudian, para orangtua juga harus segera meneruskan laporan itu kepada pihak berwenang.

"Jangan sampai dibiarkan terlalu lama, apabila bukti bekas pemukulan masih ada, maka bisa dijadikan dasar bahan bukti kepada petugas kepolisian," tegasnya.

Demikian informasi ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa bantu share artikel ini ke teman facebook, twitter maupun teman-temen dimedia sosial lainnya seperti google plus, terima kasih sudah berkenan untuk membaca artikel ini. (Sumber : okezone)

Banyak Guru di Indonesia Berlatar Belakang Pendidikan Non-Keguruan | mas BOB

Banyak guru di Indonesia berlatar belakang pendidikan non-keguruan. Padahal, menjadi guru tidak hanya membutuhkan penguasaan bidang ilmu masing-masing, melainkan berbagai ilmu pendidikan, khususnya bagi guru SD.

Banyak Guru di Indonesia Berlatar Belakang Pendidikan Non-Keguruan

Rektor Universitas Kristen (UK) Petra, Surabaya, Prof. Ir. Rolly Intan, M.A.Sc.Dr.Eng, menjelaskan, pendidikan strata-1 memang memberikan penguasaan bidang ilmu masing-masing, namun tidak memberikan dasar pemahaman yang kuat mengenai berbagai hal mendasar yang dibutuhkan di SD.

"Misalnya, pemahaman tentang tahap perkembangan anak termasuk berkebutuhan khusus, pengasuhan anak, cara penyampaian materi pelajaran pada anak, serta transformasi karakter anak didik," kata Rolly, Kamis (24/12/2015).

Menanggapi hal ini, Fakultas Ilmu Pendidikan UK Petra terpanggil untuk menjawab kebutuhan menghadirkan pendidik-pendidik yang beriman, berintegritas, berkualitas, berkarakter dengan komitmen profesional, yang berdedikasi untuk menerapkan nilai-nilai sebagai panggilan hidupnya demi melayani generasi muda, menjadi berkat bagi bangsa dan negara Indonesia. Berdasarkan Surat Keputusan dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 47/QPT/I/2015 tertanggal 15 September 2015, UK Petra pun membuka satu program studi (prodi) baru di penghujung 2015 yaitu Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PG SD).

Prodi PGSD ini dijadwalkan memulai perkuliahan pada September 2016. Para mahasiswanya akan menempuh studi selama delapan semester. Rolly menjelaskan, sistem kuliahnya tidak hanya secara text book tetapi memberikan juga keterampilan penelitian inovatif dan kreatif yang berbasiskan pembelajaran peduli pada sesama (service learning).

"Diharapkan, lulusan prodi PGSD di UK Petra menjadi guru-guru dengan kemampuan akademik, emosional, dan spiritual excellent," tuturnya.

Selain prodi PGSD, dalam waktu dekat UK Petra juga akan mendapatkan izin operasional dari Kemristekdikti untuk Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PG PAUD), Strata 2 (S2) Teknik Industri, dan Strata 3 (S3) Teknik Sipil.

"Pendidikan usia dini sangat penting, sebab kualitas bangsa bermula dari umur emas. PG PAUD UK Petra ini menjawab tantangan kebutuhan pendidik yang berkualitas yang siap untuk berkarya di seluruh pelosok Tanah Air," tandas Rolly.

Demikian informasi ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa bantu share artikel ini ke teman facebook, twitter maupun teman-temen dimedia sosial lainnya seperti google plus, terima kasih sudah berkenan untuk membaca artikel ini. (Sumber : okezone)

Rano Karno, Guru Itu Seniman | mas BOB

Gubernur Banten Rano Karno setuju kalau pendidikan seharusnya bisa berjalan tanpa dihambat hal teknis. Pengabdian guru sebagai ikon pendidikan, kata Rano, seharusnya tak dibatasi soal sertifikasi dan kegiatan belajar pun tak boleh berhenti karena tidak siapnya fasilitas.

Rano Karno, Guru Itu Seniman

"Guru itu seniman, orang aneh, padahal tunjangannya kecil dan tuntutannya banyak, tapi mereka tetap bangun pagi dan berangkat ke sekolah untuk mengajar. Itu pengabdian," ujar Rano Karno dalam diskusi soal pengelolaan guru yang diadakan Indonesia Corruption Watch (ICW) di Balai Kartini Jakarta pada Selasa, 22 Desember 2015.

Rano Karno yang pernah mengangkat isu pendidikan lewat sinetron terkenal 'Si Doel Anak Sekolahan' itu mengatakan bahwa 'bersekolah' tak selalu berarti 'datang ke sekolah'. Pendidikan, kata dia, ada di ruang terbuka dan bisa ditemukan kapan saja.

"Pendidikan di Banten juga banyak terjadi di 'ruang terbuka', soalnya sekolah tak layak, hampir rubuh, atapnya bolong. Siswa belajar di luar saja," kata Rano berkelakar.

Guru, kata dia, memang diharuskan memiliki sertifikat pendidikan, namun hal itu juga tak lantas menghambat pengabdian guru sebagai pendidik. "Perhatikan daerah kecil, kalau guru harus jadi sarjana dulu baru boleh mengajar, anak-anak di daerah itu akan ditinggalkan."

Rano mengatakan Pemerintah Banten sudah menempatkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mereka sebesar 21,7  persen dari total anggaran. "Anggaran itu kami optimalkan untuk sarana dan pembinaan guru, salah satunya lewat 'Grand Design Karir Guru'." kata Rano. 

Rano juga berpendapat bahwa Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang pembagian urusan pendidikan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah kesempatan untuk membangun sarana prasarana pendidikan. Aturan baru itu menggantikan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang dianggap tak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Dalam UU baru itu, kata Rano, pendidikan merupakan salah satu prioritas Pemerintah Pusat sebagai pelayanan dasar pada masyarakat untuk memenuhi kepentingan dasar negara. "Peralihan itu membuat pemerintah bisa lebih fokus memperhatikan masalah pendidikan," ujar Rano.

Demikian informasi ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa bantu share artikel ini ke teman facebook, twitter maupun teman-temen dimedia sosial lainnya seperti google plus, terima kasih sudah berkenan untuk membaca artikel ini. (Sumber : nasional.tempo)

Masyarakat Butuh Penegasan Penyelesaian Honorer K2 | mas BOB

Sebuah hasil survei dari Asosiasi Research Opini Publik Indonesia (AROPI) menunjukkan masyarakat butuh penegasan dan konsistensi pemerintah dalam penyelesaian honorer kategori dua (K2).
Masyarakat Butuh Penegasan Penyelesaian Honorer K2

"Untuk kasus honorer K2, mayoritas publik sudah tahu bahwa sudah ada peraturannya dan disosialisasikan dengan baik di seluruh Indonesia," kata Sekjen AROPI Umar S Bakrie.

Meski banyak yang sudah paham, namun masalahnya adalah belum ada ketegasan dan konsistensi pemerintah. Dengan sikap pemerintah yang abu-abu, membuat honorer K2 masih menaruh harapan besar untuk diangkat CPNS meski dalam peraturan UU Aparatur Sipil Negara (ASN) peluangnya tidak ada.

"Yang paling penting adalah bahwa republik ini memerlukan ketegasan dan konsistensi. Ini menjadi pekerjaan rumah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB)," tegasnya.

?Menanggapi hasil survei ini, MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi mengapresiasi hasil riset AROPI. Menurutnya, hasil riset tersebut akan menjadi bahan perbaikan untuk kinerja KemenPAN-RB ke depan. 

"Untuk para lembaga survei, jangan sungkan-sungkan  mengikutsertakan kami dalam melakukan survei-survei tersebut. Yang terpenting adalah ada ide-ide kreatif yang dihasilkan dan hasil surveinya bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya," tandasnya.

Demikian informasi ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa bantu share artikel ini ke teman facebook, twitter maupun teman-temen dimedia sosial lainnya seperti google plus, terima kasih sudah berkenan untuk membaca artikel ini. (Sumber : jpnn)

Sertifikasi Guru Hampir Tidak Menunjukkan Adanya Perubahan | mas BOB

Pemerintah menerapkan sertifikasi guru sebagai salah satu cara meningkatkan mutu dan kompetensi guru. Nyatanya, program tersebut belum efektif meningkatkan kompetensi dan kualitas pendidikan.


"Kualitas pembelajaran yang dilakukan guru bersertifikat hampir tidak menunjukkan adanya perubahan ke arah yang semakin baik," kata dosen Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Sanata Dharma Yogyakarta Rohandi dalam pidato ilmiah puncak peringatan Dies Natalis ke-60 Universitas Sanata Dharma (USD) di Yogyakarta.

Menurut Rohandi, program sertifikasi memang menunjukkan peningkatan beberapa aspek secara signifikan tetapi bukan dalam hal kompetensi guru dan kualitas pendidikan. "Peningkatan terjadi dalam hal kesejahteraan guru dan minat siswa menjadi guru diiringi dengan menjamurnya lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) baru," katanya.

Rohandi mengatakan kualitas pendidikan yang tidak serta merta mengalami peningkatan itu perlu disikapi dan diantisipasi secara hati-hati karena bisa saja terjadi dan dialami pada tingkat perguruan tinggi. Dalam aspek kurikulum, kata dia, kehadiran kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) pada tingkat sekolah pada 2006 hendak menempatkan otonomi guru dan sekolah sebagai hal penting dalam proses penyusunan kurikulum dan pembelajaran.

"Masing-masing sekolah dapat mengembangkan kurikulum yang lebih sesuai dengan keadaan siswanya. Namun demikian, dalam implementasinya tetap bernuansa 'keseragaman'," katanya.

Menurut Rohandi, guru yang seharusnya memiliki otonomi dalam perancangan pembelajaran, pemilihan bahan ajar, dan penilaian yang lebih disesuaikan dengan situasi dan kondisi siswa dan sekolahnya akhirnya tidak kuasa atau tidak terbiasa dalam menuangkan gagasan orisinalnya sebagai wujud otonomi profesionalnya.

"Dokumen kurikulum yang dimiliki sekolah untuk memenuhi tuntutan administratif sebagai bukti terjadinya pengembangan kurikulum, pada kenyataannya masih belum menunjukkan hadirnya kekuatan otonomi dan kreativitas guru maupun sekolah," imbuh Rohandi.

Dia mengatakan, praktik pendidikan di ruang kelas juga hampir tidak mengalami perubahan.

"Hal itu perlu dicermati karena keadaan tersebut dapat terjadi di perguruan tinggi saat mengupayakan perubahan kurikulum, misalnya yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)," kata Rohandi.

Sementara Rektor USD Johanes Eka Priyatma mengatakan USD yang kini berusia 60 tahun hampir sejak awal kemerdekaan telah terlibat dalam pembangunan bangsa terutama melalui pendidikan. Menurut dia, dulu USD berbentuk IKIP, tetapi sejak 1993 beralih menjadi universitas. Meskipun demikian, bukan berarti USD meninggalkan perannya untuk menyiapkan para guru yang profesional.

"Selanjutnya, USD membuka tujuh fakultas baru. Kami bersyukur hingga memperingati dies natalis ke-60 ini USD masih mampu memenuhi tugasnya, bukan hanya melahirkan pendidik tetapi juga mengembangkan pendidikan secara luas," kata Eka.

Koordinator puncak acara peringatan Dies Natalis ke-60 USD, Tarsisius Sarkim mengatakan dies mengambil tema "Bertransformasi Bersama Kaum Muda".

"Melalui tema tersebut kami ingin USD mampu membantu dan mengantarkan anak-anak muda menjadi orang-orang yang hebat. Pada saat yang bersamaan, kami juga bertransformasi, berubah bersama anak-anak muda tersebut," kata Sarkim.

Demikian informasi ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa bantu share artikel ini ke teman facebook, twitter maupun teman-temen dimedia sosial lainnya seperti google plus, terima kasih sudah berkenan untuk membaca artikel ini. (Sumber : okezone)

Beberapa Tips Mencegah Bullying di Sekolah | mas BOB

Sekolah merupakan salah satu tempat yang rentan terhadap aksi bullying. Padahal, seharusnya sekolah menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi para siswanya.

Beberapa Tips Mencegah Bullying di Sekolah

Dalam hal ini, guru sebagai pendidik harus bisa mencegah bullying. Disitat dari Buku Panduan Melawan Bullying oleh komunitas anti-bullying Sudah Dong, berikut beberapa tips mencegah bullying di sekolah.

1. Pembentukan nilai-nilai persahabatan

Nilai persahabatan sangat penting di sekolah agar tercipta pertemanan yang saling menghargai di antara murid di sekolah. Jika hal ini terwujud, maka dapat menjauhkan mereka dari upaya-upaya kekerasan.

2. Pemberdayaan siswa untuk prososial, aktif, dan berprestasi

Bullying sering dikaitkan dengan ego seseorang untuk mendapat eksistensi dan dominasi di komunitasnya. Oleh karena itu, para guru sebaiknya mendorong siswa untuk meningkatkan eksistensinya lewat hal-hal positif. Contohnya, melalui kegiatan sosial dan prestasi di sekolah.

3. Membangun komunikasi efektif

Dengan komunikasi yang baik dan efektif, murid akan mau berbagi masalah atau cerita kepada guru. Sehingga, hal ini membantu mereka mengungkapkan perasaannya ketimbang melampiaskan dengan bullying ke orang yang tak bersalah.

Siswa sekolah berada dalam masa pembentukan karakter dan kepribadian sosial. Sehingga semua pihak yang mempunyai hubungan langsung dengan keberadaan siswa di sekolah bertanggung jawab mendampingi, membina, serta mendidik mereka.

Demikian informasi ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa bantu share artikel ini ke teman facebook, twitter maupun teman-temen dimedia sosial lainnya seperti google plus, terima kasih sudah berkenan untuk membaca artikel ini. (Sumber : okezone)

Sedih, Melihat Anak-anak Itu Harus Berenang Menuju Sekolah | mas BOB

GILI Re merupakan sebuah pulau yang masuk kategori terisolir. Warga di pulau kecil yang terletak di ujung selatan Lombok Timur (Lotim) itu hidup dalam keterbatasan.

Sedih, Melihat Anak-anak Itu Harus Berenang Menuju Sekolah

Seolah, debur ombak laut selatan seolah membuat jeritan mereka tak terdengar oleh penguasa baik di Selong maupun Mataram.

�Kami Belum Merdeka,� sebuah kalimat penuh arti yang dilontarkan Kadus Gili Re, Desa Pare Mas, Jerowaru Lombok Timur (Lotim), Abdurrahman. Sebenarnya, kalimta itu berat untuk diucapkan, tapi terpaksa dia sampaikan lantaran sedih melihat derita �rakyat�-nya yang sudah cukup lama. Hanya butuh perhatian.

Di sana tampak sejumlah anak asyik bermain di pinggir pantai. Berseragam lengkap warna coklat khas pakaian Pramuka yang digunakan untuk hari Sabtu, anak-anak itu sibuk dengan urusannya masing-masing.

Ada yang bermain pasing, ada yang berkejaran ke sana ke mari, ada juga yang duduk-duduk santai. Sejumlah abang-abang mereka yang juga berseragam terlihat serius bermain takraw.

Bukan sedang bermalas apa lagi membolos.  Mereka sebenarnya hendak berangkat ke sekolah. Jam sudah menunjukkan pukul 08.00 Wita. Namun belum ada satupun perahu yang bisa ditumpangi untuk menuju pulau seberang.

Ya, untuk menuntut ilmu, puluhan anak pulau itu harus menyebrang lautan. Sekolah satu atap mereka SD dan SMP ada di Gili Beleq. Jaraknya kedua pulau itu sebenarnya tak jauh. Kurang dari 300 meter saja. Namun lautlah yang membuat perjalanan itu terasa berat.

Pagi itu perahu tak kunjung datang. Semua perahu di pulau sudah keluar untuk melaut, menjual hasil tangkapan, ataupun mengambil air ke Lombok. Bosan menunggu, Ilham, seorang siswa SMP yang paling besar memutuskan berenang ke seberang.

�Ayo, nanti terlambat,� teriaknya pada teman-temannya yang lain.

Langkah beraninya itu lantas diikuti siswa SMP lainnya. Tak berselang lama, sejumlah siswa SD juga mengikuti jejak kakak-kakak mereka. sepatu yang dikenakan terpaksa harus dibuka. Beberapa memasukkannya ke dalam tas yang kemudian diangkat tinggi di atas kepala agar tak basah.

�Kalau tak ada perahu kita memang seperti ini,� kata Putri, seorang siswa kelas V SD.

Pagi itu mereka agak beruntung. Air sedang surut. Lebih surut dari biasanya. Tingginya hanya sekitar satu meter saja. Padahal jika sedang  pasang yang bisa mencapai lebih dari empat meter. Namun, kendati begitu, sejumlah anak tampak begitu kepayahan.

Salah satunya Mariadi, siswa kelas I SD. Ia tertinggal jauh di baris paling belakang. Kendati sudah bersusah payah mengejar, ia tetap saja kesulitan. Kesal dengan keadaan, ia tak mau lagi mengangkat tasnya tinggi-tinggi.

Bisa dipastikan seluruh sepatu dan buku pelajaran yang ada di dalam tasnya basah semua. Sambil menangis kencang, anak itu menggeret-geret tasnya di atas air laut yang setinggi dadanya. 

Sungguh miris melihat anak-anak bertaruh nyawa untuk mengenyam bangku sekolah. Bagaimana jika angin tiba-tiba tak bersahabat, ombak mengganas atau hujan lebat ketika mereka di tengah perairan.

Sekitar tahun  2001-2002 lalu bahkan sebuah kejadian tragis menimpa. Dua anak tewas meregang nyawa di perairan antara Gili Re dan Gili Beleq. Saat itu, ombak yang sedang mengganas disertai hujan membuat para orang tua was-was.

Merekapun menunda keberangkatannya melaut atau menjual hasil tangkapan ke Lombok setelah mengantar anaknya sekolah. Nahas, sebuah perahu terbalik, dua anak yang masih kecil menjadi korban.

�Jadi ini bukan bertaruh nyawa, tapi memang sudah ada yang berkorban nyawa,� kata Abdurrahman sang kadus.

Solusi terbaik sebenarnya pengadaan jembatan yang tak begitu panjang. Mirip jembatan untuk dermaga penyebrangan. Namun beragam alasan pemerintah membuat harapan warga terus pupus. Jangankan jembatan beton yang permanen, permintaan mereka akan perahu juga tak pernah direalisasikan hingga kini.

Demikian informasi ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa bantu share artikel ini ke teman facebook, twitter maupun teman-temen dimedia sosial lainnya seperti google plus, terima kasih sudah berkenan untuk membaca artikel ini. (Sumber : jpnn)

Ketum PGRI, Gaji Guru Secara Umum Masih Menyedihkan | mas BOB

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Sulistyo menyatakan gaji guru secara umum masih menyedihkan. Bahkan, ada yang menerima hanya Rp50 ribu per bulan.

Ketum PGRI, Gaji Guru Secara Umum Masih Menyedihkan

"Gaji guru di setiap daerah variatif. Tapi rata-rata jelek, apalagi honorer," kata Sulistyo di Batam, Kepulauan Riau, Selasa (15/12/2).

Di daerah, masih ada guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang menerima bayaran Rp50 ribu per bulan. Tidak jauh berbeda, ada juga guru SD yang digaji Rp100 ribu per bulan.

Gaji guru yang kecil, bertentangan dengan UU Guru dan Dosen. Karena dalam undang-undang itu, pemerintah harus memberikan dukungan pengembangan diri untuk tenaga pengajar. Gaji yang kecil tidak akan cukup untuk pengembangan profesi.

"Guru yang digaji Rp50 ribu atau Rp100 ribu itu karena senang bernyanyi saja, makanya mau," kata Sulistiyo.

PGRI membuat standar upah minimum untuk guru, yaitu minimal Rp3.150.000 tiap bulan. Sulistyo menyatakan upah standar itu diperoleh dari perhitungan jumlah kebutuhan hidup layak, sama dengan perhitungan buruh, kemudian ditambah dana untuk pengembangan diri.

"Kami menghitung dari jumlah kebutuhan minimal kesejahteraan guru tambah pengembangan profesi," kata pria yang juga anggota DPD RI itu.

Di tempat yang sama, Ketua Komite III DPD RI, Hardy Selamat Hood menyatakan kesejahteraan guru di tiap daerah berbeda. Namun, di Kepri, guru sudah masuk kategori sejahtera. Anggota DPD daerah pemilihan Kepri itu mengatakan pemerintah daerah memberikan perhatian besar melalui insentif.

"Insentif baik sekali Rp2,5 juta. Guru yang PNS bisa mendapat Rp12 juta," kata dia.

Dia berharap daerah lain di Indonesia bisa memberikan perhatian kepada guru seperti Kepri, agar guru Indonesia bisa sejahtera.

Demikian informasi ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa bantu share artikel ini ke teman facebook, twitter maupun teman-temen dimedia sosial lainnya seperti google plus, terima kasih sudah berkenan untuk membaca artikel ini. (Sumber : okezone)