Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Maurin Sitorus berharap, agar semua pegawai bisa menjadi duta dari Undang-Undang Tapera.
�Semua pegawai harus memahami Undang-Undang ini dan apa saja manfaatnya bagi masyarakat Indonesia, sehingga siapapun yang ditanya oleh masyarakat mengenai UU ini bisa menjelaskan dengan baik," kata Maurin seperti dilansir melalui laman resmi Kementerian PUPR, Selasa (1/3/3016).
LIhat juga : kurikulum 2013 SMP
Dengan disahkannya UU ini, maka pemerintah telah memiliki payung hukum untuk mewajibkan warga negara untuk menabung sebagian dari penghasilannya yang akan dikelola oleh Badan Pengelola Tapera (BP Tapera) untuk penyediaan rumah murah dan layak huni.
Di kesempatan yang sama, Direktur Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan Baby Dipokusumo juga menuturkan akan menyiapkan perangkat untuk menjalankan Tapera, salah satunya adalah dengan menggabungkan progran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Bapertarum PNS ke dalam program Tapera.
Lihat juga : kurikulum 2013 SMA
Rencananya iuran Tapera sebesar 3 persen akan dipotong dari gaji para peserta Tapera per bulan, dengan komposisi 2,5 persen ditanggung pekerja dan sisanya ditanggung pemberi kerja. (Sumber : okezone)
Semoga info ini bermanfaat, terima kasih sudah berkenan untuk membaca artikel ini.
Semoga info ini bermanfaat, terima kasih sudah berkenan untuk membaca artikel ini.